/* slider snp1 */

Sabtu, 10 Desember 2016

Jalan Tol Tasik-Yogya Dahulu Dibangun, Berikutnya Baru Tol Tasik-Bandung?


Kepala Bappeda Kota Tasikmalaya, Ir H Tarlan

Kota Tasikmalaya, SNP - Tasikmalaya direncanakan akan menjadi daerah yang masuk dalam proyek pembangunan dua jalur jalan tol, diantaranya jalan tol Tasikmalaya-Yogyakarta-Solo dan  jalan tol Tasikmalaya-Bandung.

Konon jalan tol Tasikmalaya-Bandung kemungkinan akan mulai dibangun 2019 mendatang. Sementara saat ini jalan tol nasioanal Tasikmalaya-Yogyakarta masih dalam tahap studi kelayakan.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan proses lelang proyek jalan Tol Tasikmalaya-Yogyakarta-Solo dibuka tahun depan. Proyek jalan bebas hambatan ini akan diusulkan masuk ke proyek strategis pemerintah di 2017.

Jalan bebas hambatan ini akan menjadi proyek skala prioritas pemerintah untuk mendukung pengembangan di wilayah Jawa bagian selatan, karena selama ini pembangunan jalan bebas hambatan hanya terkonsentrasi di bagian utara Jawa.

Jika sudah memenuhi kelayakan, pada 2017 jalan tol Tasikmalaya-Yogyakarta diharapkan segera masuk dalam tahap proyek lelang, sehingga ada kemungkinan yang dibangun terlebih dahulu itu jalan tol Tasikmalaya-Yogyakarta.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tasikmalaya, Ir H Tarlan mengatakan, pihaknya memang sudah lama mendengar ada skala prioritas rencana induk tol nasional terkait proyek jalan tol Tasikmalaya-Yogyakarta-Solo, bahkan sudah menjadi topic pembicaraan.

Tetapi sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi resminya, baik secara lisan maupun tulisan. Kalau yang resmi itu baru jalan tol Tasikmalaya-Bandung saja, tapi entah ke depannya mungkin ada lagi informasi terkiat pembangunan tol nasional Tasikmalaya-Yogyakarta-Solo.(Ariska/D.Saepudin)

Pembela Ahlus Sunnah Mengaku Tak Berniat Bubarkan KKR di Sabuga Bandung

BANDUNG - Ketua Ormas Pembela Ahlu Sunnah (PAS) Muhammad Roin tegaskan bahwa pihaknya tidak pernah berniat membubarkan kegiatan KKR di Sabuga, Bandung, Selasa (6/12) lalu. 
Malahan, klaim dia, massa awalnya justru bermaksud mengamankan jalannya ibadah umat kristiani tersebut. 

"Kami tidak melakukan pembubaran paksa. Bahkan, kami akan menjaga ketentraman dalam beribadah, seandainya mereka menjalankan sesuai prosedur," ujar Muhammad, seperti diberitakan Radar Bandung (grup JPNN), Sabtu (10/12).

Permasalahannya, lanjut dia, kegiatan KKR di Sabuga itu ternyata tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku. Terutama ketentuan dalam SKB 2 menteri tahun 2006. 

Kesalahan tersebut juga sudah diakui sendiri oleh pihak penyelenggara.

"Bahkan, panitia dan Pendeta Stephen Tong yang mengisi acara sendiri mengaku tidak tahu ada SKB 2 menteri yang mengatur masalah peribadatan," terang Muhammad.
Muhammad juga mengklaim bahwa pembubaran dilakukan setelah ada kesepakatan secara baik-baik dengan pihak penyelenggara. Bukan karena ditekan oleh PAS.

"Sayangnya berita yang beredar di masyarakat terlanjur menyudutkan posisi kami," tambahnya

Muhammad pun meminta kesempatan untuk menjelaskan secara langsung permasalahannya kepada Pemerintah Kota Bandung. 

Sehingga, tindakan yang diambil pemerintah terkait insiden pembubaran KKR ini bisa benar-benar adil.
"Jangan sampai Pak Wali (Wali Kota Ridwan Kamil), bijaksana di sana, tapi tidak bijak di sini," pungkasnya.(*)

Jika Gagal Buktikan Makar, Tito Ditantang Berani Lepas Jabatan Kapolri

Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian
JAKARTA - Aparat kepolisian menangkap sejumlah tokoh dan aktivis dengan tuduhan makar. Namun Kapolri Jenderal Tito Karnavian diminta berani bersikap jika tidak mampu membuktikan tuduhannya terhadap para tokoh dan aktivis tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengingatkan Tito Karnavian harus berhati-hati dalam memimpin institusi kepolisian. Menurutnya, sikap polisi
menangkapi para tokoh dan aktivis bisa memengaruhi nasib Korps Bhayangkara ke depannya.

"Jika Polisi tidak bisa membuktikan adanya upaya makar dari kelompok aktivis, maka taruhannya adalah nama Polri sendiri. Saya rasa Kapolri harus mundur nantinya," ujar Arief melalui telepon, Jumat (9/12/2016)

Menurutnya data intelijen yang dipakai dalam menindaklanjuti tuduhan makar terhadap para tokoh dan aktivis itu masih lemah. Alasannya, syarat utama makar harus ada keterlibatan militer, keinginan menggantikan ideologi Negara, memiliki banyak pengikut dan rapatnya selalu bersifat tertutup.

"Nah ini mereka mau makar masa buat rapat terbuka dan mengundang wartawan," ucapnya, dikutif Sindo.

Total tokoh dan aktivis yang ditangkap polisi dengan tuduhan makar berjumlah 12 orang. Delapan di antaranya sudah dilepaskan, namun tetap berstatus tersangka.

Empat orang lainnya masih ditahan polisi. Mereka adalah, Sri Bintang Pamungkas, Jamran, Rizal dan Hatta Taliwang.***

FPI: Alhamdulillah, Boikot Kita Terhadap Media TV Membuahkan Hasil! Ini Datanya


Sejak dibuatnya Petisi terhadap salah satu Stasiun Televisi Indonesia (Metro TV) yang hingga kini telah ditandatangani 106.403 pendukung di Change.org, menurut Ketua Front Pembela Islam Habib Rizieq menyebutkan petisi tersebut telah membuahkan hasil, Jum'at (9/12/2016), dan pada hari Sabtu (10/12) sudah meningkat menjadi 113.775 pendukung.

Dikutif Nusanews, melalui websitenya Habib Rizieq menyampaikan Rating Stasiun Televisi tersebut ratingnya anjlok drastis.

"Alhamdulillah, Boikot terhadap Media TV membuahkan hasil" ungkapnya.

Menurut data 5 Desember 2016, berikut share penonton stasiun televisi di Indonesia :


  1. RCTI 16.8%,
  2. ANTV 16.1%,
  3. SCTV 11.9%,
  4. MNCTV 11.4%,
  5. Indosiar 11%,
  6. Trans7 7.9%,
  7. TransTV 5.2%,
  8. GlobalTV 3.9%,
  9. TVONE 3.5%,
  10. NET. 2.7%,
  11. RTV 2.1%,
  12. INEWSTV 1.8%,
  13. KompasTV 1.5%,
  14. METROTV 1.4%,
  15. TVRI1 1.2%.


Rating mereka turun drastis. Lanjutkan boikot kita pada media-media yang anti-islam...

Ayo ... paraf petisi ini : https://www.change.org/p/kpi-aksi-nyata-boikot-metrotv" tututrnya.

Begitulah data yang disampaikan Habib Rizieq terhadap turunnya Rating Metro TV yang dianggap memihak, sering menyudutkan dan sering memutar balikan fakta terhadap beritanya seperti yang disampaikan dideskripsi Change.org. ***

Jangan Bingung Soal Ormas, Fahri Hamzah: Saya bisa jadi penasihat pemerintah

Jakarta - Pemerintah memiliki wacana untuk merevisi UU Ormas karena terlalu banyak kelompok organisasi di masyarakat. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan banyaknya kelompok itu tidak usah dipuisingkan oleh pemerintah.

"Pemerintah tak boleh pusing dengan banyaknya kelompok masyarakat, Indonesia memiliki tradisi kelembagaan swadaya masyarakat jauh sebelum negara ada," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (9/12/2016).

Fahri mengatakan sebelum negara lahir sudah banyak organisasi kemasyarakatan yang berdiri di Indonesia. Dia menyebut sifat lembaga-lembaga itu mandiri.

"Jangan pusing dengan fakta negara kita dengan tingkat keswadayaan yang tinggi, ini negara kita negara voluntir yang luar biasa. Coba kalau enggak ada lembaga voluntir menang bisa negara urus keadaan rakyat sendiri, ada yang urus orang miskin, disabilitas, macam-macam. Itu adalah format-format kelembagaan swadaya masyarakat," bebernya.

Pemerintah berencana melakukan revisi UU ormas untuk melakukan penertiban. Sementara, kata Fahri, jangan menyeragamkan karakter-karakter masyarakat.

"Yang disebut menertibkan ada UU-nya. UU enggak perlu menyamaratakan dan menyeragamkan. Biar aja orang dengan karakter sendiri. Cuma jelaskan klausulnya mana yang melanggar dan tidak," kata dia.

Fahri menegaskan klausul pelanggaran dalam UU ormas itu harus jelas. Sehingga penegakan hukum bisa berjalan.

"Yang sering membingungkan apakah boleh ada lembaga swadya masyarakat ambil tindakan justisia seperti penegakan hukum menyegel, menggrebek, menggeledah. Itu pada dasarnya enggak boleh. Tindakan penegak hukum hanya boleh dilakukan penegak hukum," tegas dia.

Terkait pelanggaran itu, Fahri menyebut penegakan hukum harus diberlakukan. Dia pun meminta ketegasan pemerintah untuk menjalankan fungsi penegakan hukum.

"Sekarang apa hukumannya bagi yang melakukan tindakan itu, sudah ada pasalnya. Bukan penegak hukum yang melakukan tindakan penegakan hukum adalah ilegal. Itu saja yang dihukum," sebut dia.

Fahri menyebut sanksi tegas perlu diberlakukan. Jangan sampai terkesan pemerintah lemah terhadap pelanggar hukum.

"Jadi jangan ada kesan pemerintah bingung dengan begitu banyaknya ormas. Banyaknya ormas nasib kita bangsa indonesia. Enggak bisa disederhanakan. Tugas kita kelola keberagaman yang luar biasa ini. Jangan asas tunggal. Ngapain," bebernya.

Fahri menyebut jika pemerintah terlalu banyak mengikat kebebasan masyarakat maka terkesan ada tindakan diktator. Dia berharap jangan sampai terjadi lagi yang menembak orang tanpa melalui proses hukum.

"Otoritarianisme yang menyederhanakan pemerintah. Kita enggak mau. Kita mau demokrasi. Cara berpikir ini enggak boleh setback. Jadi bingung hadapi keberagaman masyarakat. Akhirnya pengen ke otoriter," katanya.

Fahri mengatakan masyarakat ingin sistem demokratis. Jika pemerintah ragu mengambil keputusan, dia bersedia menjadi penasihat.

"Enggak perlu UU otoriter kita mau masyarakat demokratis. Kalau bingung sendiri ngomong sama teman-teman lain. Saya bisa jadi penasihat pemerintah supaya enggak bingung. Ini bingung sendiri kalau begini," beber dia.

(*)

Bahaya !! Duterte: ISIS Ingin Bangun Kekhalifahan Asia Tenggara, Termasuk di Indonesia

Manila - Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyebut militan radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) menargetkan kawasan Asia Tenggara. ISIS disebut akan mendirikan kekhalifahan baru di empat negara, yakni Filipina, Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Dalam pidatonya saat menghadiri pertemuan warga miskin di Mandaluyong City, seperti dilansir dtk dari media setempat, Inquirer.net, Kamis (8/12/2016), Duterte menyatakan ISIS akan kabur ke Asia Tenggara jika terusir keluar dari Irak dan Suriah, yang berjarak lebih dari 8 ribu kilometer.

"Ini menjadi masalah kita sekarang. ISIS, para ekstremis ini, berjuang untuk bertahan di Aleppo (Suriah) dan Mosul (Irak)... Begitu mereka kehilangan markas, mereka akan mundur ke lautan dan kabur," ucap Duterte dalam acara yang digelar pada Rabu (7/12) waktu setempat.

"Dan memiliki mimpi mendirikan kerajaan kekhalifahan yang akan meliputi Indonesia, Filipina, Malaysia dan Brunei," imbuhnya.

Namun Duterte tidak memberi bukti untuk memperkuat klaimnya tersebut. Selama ini, Duterte kerap menyampaikan pernyataan kasar.

Pernyataan Duterte soal ancaman ISIS ini disampaikan setelah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut ISIS telah memilih dan membangun markas baru di kawasan Filipina Selatan, khususnya Mindanao.

Lebih lanjut, Duterte menekankan pentingnya memiliki pemerintahan federal untuk menjamin keamanan dan perdamaian di Mindanao, Filipina bagian selatan.

"Percaya pada saya. Ini tergantung pada Anda. Saya serahkan kepada rakyat untuk memutuskan. Jika sistem federal tidak diloloskan, sama saja Anda kehilangan Mindanao. Kita tidak akan merasakan perdamaian," tegasnya.

"Jadi, jika yang lain melawan gagasan soal susunan federal, tanpa federalisme itu, orang-orang Moro tidak akan pernah sepakat pada hal lainnya," imbuhnya.

Duterte kemudian mendorong rakyatnya untuk bersiap menghadapi berbagai serangan teror di Filipina. "Petualangan selanjutnya yang akan saya mulai adalah terorisme. Bersiaplah untuk itu. Itu yang paling saya takuti, termasuk persoalan narkoba," tandasnya.***

Jumat, 09 Desember 2016

Kadisdik Jabar Masuk Bui, Terkait Kasus Pengadaan Buku Aksara Sunda

Bandung - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Asep Hilman, yang berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan buku aksara Sunda resmi ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung, Jumat (9/12).

Asep diejebloskan ke penjara pasca menjalani pemeriksaan oleh pihak kejaksaan. Pemeriksaan berlangsung sejak sekira pukul 12.15 WIB dan berakhir pukul 15.15 WIB.

"Hari ini kita melakukan penahanan terhadap tersangka perkara dugaan korupsi pengadaan buku aksara Sunda di Provinsi Jabar yang diduga dulakukan oleh Kepala Disdik Jabar atas nama Asep Hilman," kata Kepala Kejari Bandung, Agus Winoto, kepada wartawan.

Dikatakan Agus, penahanan dilakukan dengan alasan subjektif. Pihak kejaksaan memenjarakan Asep agar ia tak menghilangkan alat bukti dan melarikan diri.

"Kita melakukan penahanan karena ditakutkan yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti, melarikan diri. Maka itu, kita lakukan upaya paksa penahanan," terangnya.

Orang nomor satu di Dinas Pendidikan Jabar ini kini berstatus sebagai tahanan Kejari. Selanjutnya, Asep bakal ditahan di Lapas Sukamiskin.

Jika terbukti bersalah, Asep bakal dijerat pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana. ***