/* slider snp1 */

Kamis, 19 Januari 2017

Pisah Sambut Kepala Desa Pangauban

Baju Putih, Moch. Ajidin
Kab. Bandung SNP - Bertempat di gedung kantor Desa Pangauban,  Kab.Bandung, Selasa (17/1) Pemerintah Kecamatan Pacet melaksanakan pisah sambut Kepala Desa Pangauban, Moch. Ajidin yang telah berakhir masa jabatannya periode 2012-2017.

Hadir dalam acara tersebut Muspika Kecamatan Pacet, BPD Desa Pangauban, LPMD, Perangkat Desa, para Tokoh Desa Pangauban, RT, RW dan warga masyarakat Desa Pangauban dan para tamu undangan perwakilan dari Desa-desa yang ada di Kecamatan Pacet.

Dalam sambutannya Moch. Ajidin mengatakan,”Saya atas nama pribadi dan keluarga  mengucapkan terimakasih kepada seluruh warga Desa Pangauban yang telah memberikan kepercayaan penuh menjadi kepala desa selama ini, dimana pengabdian saya selama menjabat kepala desa dalam melayani masyarakat mungkin masih ada kekurangan, untuk itu saya memohon maaf lahir dan batin bila ada khilaf, namun demikian dalam pengabdian ini, alhamdullilah saya bersama perangkat dan seluruh elemen Desa Pangauban, telah melaksanakan program-program Pemerintah Pusat, Provinsi dan  Kab. Bandung sesuai dengan program Sabilulungan”, jelasnya.

Selanjutnya, Ajidin berharap kepada Plt. Desa Pangauban dapat melanjutkan program-program Pemerintah tersebut, walaupun saya sudah tidak menjadi Kepala Desa lagi, akan terus siap selalu membantu dan mendorong secara moril  guna lebih meningkatkan lagi pembangunan Desa Pangauban guna meningkatkan kesejahteraan warganya”, tegas Ajidin.

Sementara, warga Desa Pangauban beserta para tokoh selepas pisah sambut Kepala Desa, merasa kehilangan akan sosok Figur Ajidin yang merakyat, dimana beliau hidupnya selama ini telah diabdikan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga Desa Pangauban tanpa mengenal lelah dalam pelayanan”.

“Dimana pengabdian beliau telah terbukti dengan karya nyata pembangunan Kantor Desa dan jalan-jalan yang telah banyak diperbaiki, begitupun juga dengan rehab rumah tidak layak huni, semoga beliau bisa melanjutkan pengabdiannya lagi”, ucap warga Desa Pangauban saat diminta tanggapannya terkait kepemimpinan Ajidin.  (Jefry/Arbim)

Lurah Ujung Tombak Pemerintahan, Wajar TPP Minta Diperhatikan


Pemerhati sosial Mumuh Pangestu S.Sos
Kota Tasikmalaya, SNP - Suatu kewajaran sebanyak 69 Lurah yang berada di Kota Tasikmalaya minta segera diperhatikan terkait nilai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada Walikota Tasikmalaya. 
Pasalnya intensitas pekerjaan Lurah itu yang sangat tinggi, tidak hanya mengelola administrasi pemerintahan dan pembangunan saja, akan tetapi juga harus banyak mengunjungi berbagai kegiatan kemasyarakatan.
Sehingga TPP yang sudah ditetapkan sebesar 3,6 juta per bulan itu banyak dipertanyakan sejumlah Lurah, karena dipandang kurang memadai dibanding dengan kinerjanya selama ini.
“Lurah itu sebagai ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, mereka juga sering kena imbasnya. Karena, misalnya belum mengintensifkan penagihan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) kepada warganya”, terang pemerhati sosial Mumuh Pangestu S.Sos, Kamis (19/1).
Kata Mumuh, seharusnya ada pengecualian TPP untuk Lurah itu, penilaiannya bukan secara eselonering saja, melainkan dititik beratkan pada bobot kerjanya, jadi nantinya akan ada perbedaaan signifikan.
“Kalau secara eselonering pasti akan sama, misalnya Lurah itu kan eselon IV A, sehingga TPP nya pun akan sama dengan eselon IV A lainnya yang berada di OPD, padahal bobot kerja sangat jauh berbeda”, bebernya.
Menurut Mumuh, adanya keinginan kenaikan TPP itu harus juga ditunjang adanya anggaran, kemudian responsive Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sekda, serta adanya political will dari Walikota Tasikmalaya dan DPRD.
Diharapkan nanti kalau TPP sudah naik maka sebagai front pemerintahan itu harus memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat, jangan justru malah sebaliknya”, ujarnya.

Mumuh juga menambahkan selama ini anggaran di Kelurahan itu kecil, padahal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Anggaran Kelurahan itu sebesar 5 persen dari APBD setelah dikurangi DAK.
“Sudah diberikan anggarannya per tahunnya kecil, kini ditambah lagi nilai TPP juga kecil apalagi terlalu jauh TPP antara Lurah dengan Camat, karena Camat itu menerima sebesar Rp 10 juta sehingga menimbulkan kesenjangan”, pungkasnya.
Sementara itu ditempat terpisah Kabag Organisasi, H Deden Mulyadi S.H mengatakan adanya reaksi dari sejumlah Lurah itu akan bisa menjadikan masukan, nanti akan dibahasnya dengan pihak yang berkompeten.(Jefri/Ariska/D.Saepudin)

Komunitas Bernas Tasikmalaya, Rutin Gentayangan Jumat Malam Bagikan Nasi Gratis

Sejumlah Anggota Bernas Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya, SNP - Melalui sebuah gerakan sosialnya, komunitas Berbagai Nasi (Bernas) Tasikmalaya rutin gentayangan setiap Jumat malam membagikan nasi bungkus gratis kepada orang yang membutuhkan. 
Adapun sasarannya adalah pengemis, tuna wisma, pemungut sampah, petugas kebersihan dan tukang becak, yang notabene nya mereka itu merupakan orang-orang yang tiduran sepanjang malam di trotoar. 
“Kami selama ini hanya peduli membantu menuntaskan rasa lapar kepada mereka yang membutuhkan, terutama lapisan masyarakat kelas bawah yang hidup ditengah himpitan kota”, terang Septyan Arsya Prayog salah satu anggotanya, Rabu (18/1).
Kata Septyan, pembagian nasi tersebut sengaja hanya dilakukan malam hari saja, pasalnya kalau dilakukan pada siang hari pihaknya mengaku sangat sulit untuk memfilter sasarannya itu.
Biasanya sebelum bergentayangan, pihaknya kumpul dahulu di Caffe Gins Jl. Ibu Apipah pada pukul 20.00 WIB, setelah itu tepat pukul 21.00 WIB langsung bergentayangan membagikan nasi gratis menyisir di sejumlah titik.
“Nasi bungkus yang dibagikan itu rata-rata dibagikan sebanyak 88 nasi plus dengan air mineralnya. Bukan hanya nasi saja, terkadang juga pakaian bekas yang masih layak diberikan kepada mereka yang memang membutuhkan”, bebernya.
Menurut Septyan, dana yang digunakan itu merupakan hasil donasi dari masyarakat yang peduli serta juga dari kocek para anggotanya, sedangkan nasi bungkus yang dibagikan itu adalah buatan anggotanya sendiri.
Di singgung selama bergentayangan ada gangguan dari pihak-pihak tertentu, septyan menegaskan tidak ada, karena tujuannya itu adalah kemanusiaan semata dengan niat tulus untuk berbagi dengan sesama.
“Kami juga ingin mengajak siapapun yang tergerak hatinya untuk segera bisa ikut membantu mereka, tidak harus berkontribusi dalam bentuk uang atau sumbangan nasi, melainkan bisa juga dalam bentuk ide, tenaga atau yang lainnya”, ujarnya.
Septyan juga menambahkan tidak semua orang punya uang untuk berbagi ataupun tidak punya waktu, bahkan tidak punya dua-duanya, teapi masih memiliki  semangat ingin bergabung sehingga bisa menyumbangkan tenaganya.
Saat ini anggotnya itu baru berjumlah 20 orang, komunitas ini, lanjut Septyan sudah berdiri pada 2012, tapi vakum pada 2015, mulai aktif lagi dari September 2016 sampai sekarang ini.(Jefri/Ariska/D.Saepudin)

Pembekalan Dan Pengarahan Tentang Kebersamaan Dalam Hidup Sehari-hari Oleh Dandim 0618/BS

Bandung, SNP - Dandim 0618 /BS Kolonel Inf. Sugiono memberikan pembekalan dan pengarahan kepada ibu-ibu persit KCK Cab. XI Kodim 0618 /BS, tentang kebersamaan dalam hidup sehari-hari.
Rabu 18/01/17.
Kenapa diadakan kegiatan pertemuan persit rutin, supaya saling mengenal antara ibu-ibu persit satu dengannya lainnya, mempererat tali silaturahmi dan ibu juga harus banyak bersyukur, masih dapat gaji disyukuri itu dengan di tambah remonerasi dukung kegiatan suami guna menjalankan tugas suami.

Dandim juga memberikan himbauan dengan adanya berita-berita di media sosial yang belakang ini semakin banyak berita yang kurang bagus, tolong sebagai ibu-ibu persit jangan mudah terpropokasi dengan adanya berita yang saling menyudutkan dan menjelekan antar kelompok, dan jangan menyebarkan berita-berita di medsos tersebut karena akan memecah belah bangsa, oleh karena itu kita harus benar-benar selektif tentang pemberitaan sekarang ini.

Kegiatan tersebut dihadiri Ibu Ketua Persit KCK Cab. XI Kodim  0618/BS Ny. Inge Sugiono, Ibu Wakil Ketua Ny. Momon, pembina harian persit Mayor Caj ( K )  Ratih Vitria Ekasari, S.E, ibu Pengurus dan anggota persit Kodim 0618 /BS, bertempat di aula Citra Bhakti  Makodim Jl. Bangka No.1 Bandung, dari pukul 08:30 WIB sampai selesai. (Jefry/Gun Tim Kreatif)

Operasi Penegakan Dan Sosialisasi PP No. 60 Tahun 2016 Oleh Polres Kab. Bandung

Ipda. Faebo Kanit Patwal Polres Kab. Bandung
Kab. Bandung, SNP - Masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam berkendara, baik itu penggunaan helm sebagai standar keamanan pengendara itu sendiri sampai kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang dikendarai para pengendara.
Operasi yang dilakukan oleh Satlantas Polres Kab. Bandung yang dipimpin langsung oleh Ipda. Faebo Adigo MP. STK, Kanit Patwal Polres Kab. Bandung, pada hari Kamis 19-01-2017 di Jl. Raya Laswi No. 51 Majalaya, Kab. Bandung, "guna penertiban dan sosialisasi kepada masyarakat yang masih 'membandel' dengan tidak mengikuti Peraturan Lalu Lintas dan Kelengkapan Surat Kendaraan Bermotor, serta masih banyaknya pengendara sepeda motor dibawah umur dan berharap kepada para orang tua yang anaknya masih dibawah umur hendaknya ikut serta dalam penyuluhan terhadap putra-putri nya yang masih dibawah umur belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)", menurut Ipda. Faebo Lulusan Akpol 2015 ini.
"Dengan adanya Operasi tersebut diharap masyarakat dapat mengetahui dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar peraturan lalu lintas tersebut dan mau membantu mensosialisasikan kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang lainnya tentang PP No.60 Tahun 2016 itu", pungkasnya.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tertanggal terbit 6 Desember 2016 dan berlaku 30 hari setelah diterbitkan, sekaligus menggantikan peraturan lama PP Nomor 50 Tahun 2010. (Jefry/Kentung)

Rabu, 18 Januari 2017

Pembangunan Shelter Bagi Sejumlah PKL Harian Di Dadaha Mubadzir?


Pembangunan shelter hingga kini belum juga ditempati oleh sejumlah PKL
Kota Tasikmalaya, SNP - Pembangunan shelter bagi sejumlah PKL harian di Dadaha Kota Tasikmalaya kini belum juga ditempati oleh para PKL, padahal shelter tersebut sudah selesai dibangun pada awal tahun 2017.
Areal yang sudah dibangun itu menempati lahan seluas 5.000 M2 serta juga dilengkapi WC umum dan mushola sebagai penunjang fasilitas shelter, konon pembangunan itu telah menghabiskan dana sebesar ratusan juta.
Diminta tangapannya terkait sejumlah PKL yang terkesan tidak mau di relokasi ke shelter, pemerhati sosial Mumuh Pangestu S.Sos mempertanyakan keseriusan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya.
Karena seharusnya Pemkot memiliki political will, supaya bisa tegas merelokasi sejumlah PKL yang selama ini berjualan harian di sepanjang komplek olahraga Dadaha, apalagi sebelumnya sudah ada komitmen keduanya.
Padahal seharusnya kalau sebelumnya ada komitmen keduanya, kini Pemkot hanya tinggal memberikan ultimatum saja, antara mau di relokasi atau di tertibkan segera, sebab kalau terus dibiarkan akan terus berlarut-larut.
“Kalau Pemkot tidak ada ketegasan sama sekali, maka PKL itu pun tidak mau di relokasi, sehingga dengan demikian pembangunan shelter itu akan menjadi mubadzir saja, padahal tidak sedikit dana yang sudah di gunakan”, sesalnya, Selasa (17/1).
Kata Mumuh, dengan adanya penataan sejumlah PKL ke shelter itu justru akan nampak tertib berjualan dalam satu lokasi ketimbang seperti selama ini berjualan di pinggir lapangan Dadaha, terkesan kelihatannya kumuh.
“Kalau memang alasannya sejumlah PKL tersebut, kalau di relokasi berjualannya takut sepi, tentunya itu bukan sebagai alasan yang tepat, sebab dengan di relokasi itu bisa menciptakan keramaian baru, karena mereka berjualan dalam satu lokasi bisa menarik sejumlah pengunjung untuk datang”, pungkasnya.
Ketika di konfirmasi via telephone selulernya kepada Lurah Nagarawangi, Iwan, sedang tidak aktif, begitu juga saat di SMS pun tidak ada balasan sama sekali, sehingga tidak bisa memberikan tanggapannya.(Jefri/Ariska/D,Saepudin)